Mabesnews.com.Bulukumba – Proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Pengadilan Negeri Bulukumba yang berlokasi berdekatan dengan Rumah Jabatan Bupati Bulukumba diduga mengalami keterlambatan pengerjaan. Proyek yang menggunakan anggaran Rp 720 Juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diperkirakan tidak selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan kemungkinan akan melewati tahun anggaran. 31/12/2024
Keterlambatan tersebut memunculkan dugaan adanya monopoli dalam pelaksanaan proyek dan penggunaan “pinjam bendera” oleh pihak rekanan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut mungkin terlalu sibuk mengerjakan kegiatan lain, sehingga berpotensi mengabaikan proyek pembangunan Rujab Pengadilan Negeri.
Ikar Aenul Ma’arif Perwakilan Asatu menyatakan, “Ada indikasi proyek ini dikerjakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas penuh, melainkan hanya menggunakan nama perusahaan lain untuk mendapatkan proyek. Akibatnya, pengerjaan tidak berjalan maksimal dan tidak adanya papan bicara di lokasi kami liat atau mungkin kami yang tidak liat”. Ucapnya
Ikar juga berharap agar pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan dana APBD semakin diperketat guna mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang.
