Mabesnews.com.Bulukumba – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Bulukumba mendatangi kantor DPRD Bulukumba pada Rabu, 20 November 2024. Mereka menggelar audiensi dengan Fraksi Gerindra terkait dugaan pungutan liar (pungli) beasiswa KIP Aspirasi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB).
Sekretaris Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Bulukumba, Syamsul Qamar, menyebutkan bahwa audiensi ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) UMB mengajukan permohonan kepada DPRD untuk menyelidiki kasus tersebut.
“Ini adalah langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Sebelumnya sudah ada aksi unjuk rasa, dan sekarang kami membawa rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan langsung permasalahan ini kepada DPRD Bulukumba,” ujar Syamsul.
Ia berharap DPRD dapat menindaklanjuti dugaan pungli tersebut dan memastikan praktik serupa tidak terjadi lagi, terlebih jika melibatkan nama besar Fraksi Gerindra yang dianggap sebagai penyedia beasiswa KIP Aspirasi.
Audiensi itu turut dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, Faldin Buton dan Jayadi Adro, yang merupakan bagian dari AMB UMB. Mereka menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami ingin semua diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bukan hanya soal beasiswa, tetapi juga soal kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat,” ujar Jayadi.
Menanggapi hal ini, Syahruni Haris, S.Sos., Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba sekaligus anggota DPRD Fraksi Gerindra, menyatakan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat.
“Kami akan meneruskan persoalan ini kepada pimpinan tertinggi Fraksi Gerindra di DPR-RI. Kami juga akan memanggil pihak kampus untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pungli ini. Jika terbukti ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas,” tegas Syahruni.
Mahasiswa berharap audiensi ini menjadi awal penyelesaian yang transparan dan adil, sekaligus menjadi peringatan agar tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Fraksi Gerindra pun berkomitmen untuk memastikan kasus ini tidak mencederai kepercayaan publik terhadap program beasiswa aspirasi.
