Mabesnews.com. Natuna–Anambas bukan sekadar wilayah administratif di ujung utara Indonesia. Ia adalah garda terdepan kedaulatan negara di perairan strategis Laut Natuna Utara, kawasan yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional dan bersinggungan dengan kepentingan geopolitik negara lain. Namun ironi besar justru muncul: daerah yang memikul beban kedaulatan nasional hidup dalam ketertinggalan struktural.
Secara statistik, Natuna dan Kepulauan Anambas kerap dicap sebagai daerah “kaya” karena tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditopang migas dan sumber daya laut. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan wajah sebaliknya. Tingkat kemiskinan di dua kabupaten ini justru berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau, menandakan adanya kegagalan distribusi manfaat ekonomi dari pusat ke daerah perbatasan.
Daerah Penjaga Batas, Bukan Penerima Manfaat
Pengamat geopolitik maritim menilai ketimpangan ini berbahaya bagi kepentingan nasional. “Kedaulatan tidak hanya dijaga dengan kapal perang dan radar, tetapi juga dengan kesejahteraan warga di garis depan,” ujarnya.
Ketika masyarakat perbatasan merasa ditinggalkan, daya ikat nasional melemah, dan negara kehilangan lapisan pertahanan sosial terpentingnya.
Natuna dan Anambas menjadi contoh bagaimana sumber daya strategis dicatat sebagai kekuatan nasional, tetapi beban sosial dan ekonomi justru ditanggung daerah. Migas dieksploitasi untuk kepentingan energi nasional, ikan ditangkap untuk pasar global, sementara masyarakat lokal menghadapi mahalnya biaya hidup, keterbatasan layanan publik, dan minimnya infrastruktur dasar.
Nelayan Lokal vs Kapal Asing
Isu kedaulatan maritim semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna. Para pengamat sumber daya ikan menyoroti ketimpangan antara nelayan lokal yang beroperasi dengan armada kecil dan kapal-kapal besar, termasuk kapal asing ilegal, yang memiliki teknologi dan modal jauh lebih unggul.
“Nelayan Natuna adalah simbol kedaulatan di laut, tetapi mereka beroperasi tanpa perlindungan ekonomi yang memadai,” kata seorang akademisi kelautan.
Ketika nelayan lokal tidak berdaya, ruang kosong kedaulatan terbuka lebar, baik secara ekonomi maupun politik.
Ketahanan Nasional Dimulai dari Keadilan Fiskal
Ahli otonomi daerah menegaskan bahwa ketahanan wilayah perbatasan harus dimulai dari keadilan fiskal. Selama Dana Bagi Hasil migas dan kelautan tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan, daerah perbatasan akan terus bergantung dan rentan.
“Tidak adil jika daerah diminta menjadi benteng negara, tetapi tidak diberi amunisi pembangunan,” tegasnya.
Ketimpangan fiskal bukan hanya masalah ekonomi, melainkan ancaman laten terhadap kedaulatan maritim Indonesia.
Peringatan bagi Negara
Natuna dan Kepulauan Anambas adalah cermin bahwa kedaulatan maritim tidak bisa dibangun di atas ketimpangan. Negara yang kuat di laut harus terlebih dahulu adil kepada rakyat yang hidup di tepi dan di atas laut itu sendiri.
Jika ketidakadilan ini dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan bukan wilayah secara formal, tetapi kehadiran nyata negara di wilayah perbatasannya sendiri. Dalam konteks geopolitik regional yang semakin dinamis, pengabaian terhadap kesejahteraan masyarakat Natuna–Anambas adalah kemewahan yang tidak bisa ditoleransi.
arf-6
