Mabesnews.com, Tangerang, Jumat, 13 Februari 2026 – Musyawarah Desa (MUSDES) terkait rencana pembangunan jembatan di irigasi tersier Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, berlangsung memanas.
Acara pertama diawali dengan pemaparan dari Kepala Desa Sangiang, Bapak Komarullah, SH, yang disampaikan di Kantor Desa Sangiang. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan bahwa sekecil apa pun persoalan harus dimusyawarahkan. Tuntutan warga, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban yang belum diselesaikan atau belum dibayarkan, harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilaksanakan. Hal ini terutama menyangkut kepentingan masyarakat Sangiang. Warga perumahan juga mempertanyakan masalah pemakaman yang sebelumnya telah ditentukan.
Terkait perizinan, Kepala Desa menjelaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah desa, melainkan menjadi tugas Balai Besar.
Memasuki sesi tanya jawab antara masyarakat dan pihak pengembang, suasana mulai memanas. Salah satu tokoh masyarakat Sangiang mempertanyakan rencana pembangunan jembatan oleh pengembang. Menurutnya, jika jembatan tersebut dibangun, dikhawatirkan bukan untuk kepentingan umum. Masyarakat juga meminta kejelasan terkait perizinan, mengingat lokasi yang akan dibangun disebut masih berstatus zona hijau, bukan zona kuning.
Pihak pengembang menanggapi dengan mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. Namun masyarakat kembali menegaskan, apabila benar zona tersebut sudah menjadi zona kuning, maka diminta agar ditunjukkan bukti yang jelas.
Perdebatan semakin memuncak hingga Kepala Desa mengambil inisiatif untuk menengahi karena situasi dinilai tidak kondusif. Beliau mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada pihak pengembang agar suasana kembali tenang.
Dalam arahannya, Kepala Desa menyampaikan bahwa pihak pengembang adalah tamu yang memiliki tujuan berbisnis di wilayah tersebut. Oleh karena itu, apabila ingin semua berjalan dengan baik, maka aspirasi masyarakat perlu diperhatikan. Ia menegaskan pentingnya saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
Namun, suasana berbeda terlihat ketika salah satu anggota BPD mengajukan pertanyaan mengenai jalan yang akan dilintasi kendaraan operasional nantinya. Pertanyaan tersebut menuai reaksi dari para undangan dan dinilai kurang tepat karena permasalahan utama dinilai belum terselesaikan.
Di akhir musyawarah, muncul pertanyaan dari sebagian warga mengenai ketidakhadiran atau tidak adanya tanggapan dari pemilik tanah dalam forum MUSDES, khususnya terkait keberatan apabila memang masih ada pembayaran yang belum dilunasi.
Marsi
