Oleh Dr. Nursalim Tinggi, M.Pd.
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Provinsi Kepulauan Riau
MabesNews.com, Pers memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi. Melalui pemberitaan yang akurat, pers menjadi sumber informasi, sarana pendidikan publik, alat kontrol sosial, sekaligus jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kebebasan pers harus selalu diiringi dengan tanggung jawab moral, etika, dan kepatuhan terhadap hukum.
Di tengah pesatnya arus informasi digital, tantangan terbesar dunia jurnalistik bukan lagi sekadar menyampaikan berita dengan cepat, tetapi memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi yang memadai. Kecepatan tanpa ketelitian berpotensi melahirkan pemberitaan yang tidak utuh, bahkan dapat merugikan pihak tertentu.
Salah satu prinsip dasar yang tidak boleh ditinggalkan dalam praktik jurnalistik adalah keberimbangan. Sebuah berita yang memuat dugaan atau tuduhan terhadap seseorang maupun badan usaha harus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan. Prinsip ini bukan hanya merupakan etika profesi, tetapi juga menjadi kewajiban hukum bagi setiap perusahaan pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa pers wajib melayani hak jawab, sedangkan Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pers wajib melayani hak koreksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak jawab bukanlah bentuk kebaikan hati media, melainkan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang.
Apabila kewajiban tersebut diabaikan, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan sanksi berupa pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 kepada perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Selain ketentuan hukum, wartawan juga terikat oleh Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan setiap insan pers menguji informasi, melakukan verifikasi, menyajikan berita secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Kode etik tersebut menjadi pedoman agar setiap karya jurnalistik tetap berada dalam koridor profesionalisme.
Dalam praktiknya, tidak semua informasi yang diterima wartawan dapat langsung dipublikasikan sebagai fakta. Dugaan tetaplah dugaan hingga dibuktikan melalui proses hukum atau didukung oleh bukti yang kuat. Karena itu, media harus menghindari penyusunan narasi yang dapat membentuk opini publik seolah-olah suatu dugaan telah menjadi kebenaran.
Pers yang profesional adalah pers yang berani mengedepankan fakta daripada sensasi, mengutamakan verifikasi daripada spekulasi, dan membuka ruang klarifikasi bagi setiap pihak yang merasa dirugikan. Sikap tersebut justru akan meningkatkan kredibilitas media di mata masyarakat.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kualitas pers dengan memahami bahwa hak jawab merupakan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan informasi. Hak jawab bukanlah upaya membungkam kebebasan pers, melainkan mekanisme yang memastikan setiap informasi yang beredar tetap adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pers yang dipercaya publik adalah pers yang menjadikan integritas sebagai fondasi utama. Ketika media menjunjung tinggi keberimbangan, menghormati hak jawab, dan mematuhi Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, maka pers tidak hanya menjalankan fungsi informatif, tetapi juga memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan informasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik.
