MabesNews.com, Aceh Singkil – Ini hanya saran saja, langkah Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, SH, bahwa akan membeli lahan milik anak kandungnya sendiri menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk membangun Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
“Roni Syehrani salah satu warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, lahan yang akan dibeli itu seluas 10 hektare dan berlokasi di Tran 26 Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah,ujar Roni, Senin (30/6-2025).
Maka dari itu, lahan pembangunan rumah sekolah rakyat, lebih baiknya kaji ulang. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Pasal 67 huruf b dan f menekankan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan wewenang dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu. supaya tidak ada kata, nepotisme.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), maka perlu digarisbawahi bahwa pembangunan fasilitas pendidikan di tingkat kabupaten seperti Sekolah Rakyat belum tentu termasuk dalam daftar PSN.
“Perpres ini mengatur agar proyek-proyek yang masuk kategori PSN harus memenuhi prinsip efisiensi, urgensi dan kepentingan nasional serta melalui mekanisme perencanaan yang ketat, bukan berdasarkan kepentingan individu atau keluarga pejabat publik.
Sejak dilantik pada 15 Februari 2025, H. Safriadi Oyon, SH, telah menjabat lebih dari 100 hari sebagai Bupati Aceh Singkil. Periode ini seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap visi dan misi kepemimpinannya, termasuk janji-janji untuk menyejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur pendidikan yang merata dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tim
