Mabesnews.com. Jakarta: Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Presiden Prabowo Subianto resmi memimpin Indonesia sejak oktober 2024 setelah bertahun-tahun menjadi figur sentral dalam dunia militer dan politik. Sosok yang dikenal tegas, nasionalis, dan penuh disiplin ini kini memikul tanggung jawab yang tak ringan: memimpin lebih dari 270 juta rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Namun, satu tantangan utama yang akan menjadi tolok ukur keberhasilannya adalah satu penyakit kronis bangsa ini: korupsi.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Korupsi di Indonesia bukan sekadar tindakan melanggar hukum. Ia telah berakar dalam sistem birokrasi, menjadi budaya gelap yang menjerat banyak pejabat, dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam sejarahnya, hampir semua presiden Indonesia menghadapi persoalan ini. Namun, hasilnya masih jauh dari harapan. Kini, sorotan tertuju pada Prabowo: apakah latar belakang militer dan rekam jejak kepemimpinannya cukup untuk memutus rantai korupsi yang menjerat negeri ini?
Akademisi yang juga politisi muda berdarah Aceh ini mengatakan Sebagai mantan perwira tinggi militer, Prabowo terbiasa dengan kedisiplinan, komando yang tegas, dan orientasi pada hasil. Karakter ini menjadi harapan sebagian masyarakat bahwa ia bisa membawa pendekatan “keras” terhadap pelaku korupsi. Namun, pemberantasan korupsi di ranah sipil bukan hanya soal menindak, tapi juga membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.
Prabowo pernah berjanji untuk memperkuat lembaga antikorupsi, meningkatkan transparansi anggaran, serta menindak tegas aparat dan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, ia akan berhadapan dengan kenyataan politik yang jauh lebih kompleks. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri kini berada dalam sorotan publik karena dianggap kurang independen. Jika Prabowo serius, maka langkah pertama adalah mengembalikan integritas dan independensi lembaga-lembaga ini. Tanpa itu, komitmen antikorupsi hanya akan jadi wacana politik belaka.
Selain korupsi, janji besar lainnya dari Prabowo adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat . Ia banyak berbicara soal kedaulatan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata. Visi besarnya tentang Indonesia yang mandiri dan berdikari di sektor ekonomi tentu patut diapresiasi. Namun, kesejahteraan bukan sekadar proyek atau program, melainkan hasil dari sistem yang adil dan bersih.
Korupsi dan kesejahteraan rakyat adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sering kali bocor di tangan oknum yang rakus. Maka, bila Prabowo ingin rakyat sejahtera, ia harus memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan sebagaimana mestinya. Itu artinya, sistem pengawasan dan evaluasi proyek-proyek negara harus diperketat, dan proses pengadaan barang dan jasa harus bebas dari permainan para “makelar proyek.”
Namun, tantangan terbesarnya justru datang dari lingkungan politiknya sendiri. Sebagai presiden yang terpilih dengan dukungan koalisi besar, Prabowo tentu punya banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Ada banyak elite politik yang menuntut “balas budi” berupa jabatan atau proyek. Di sinilah ujian moral dan integritas seorang pemimpin diuji: apakah ia berani menolak tekanan dari dalam demi kepentingan rakyat?
Rakyat Indonesia saat ini lebih kritis dan tak mudah dibohongi. Media sosial, lembaga survei, dan masyarakat sipil terus memantau setiap kebijakan dan langkah pemerintahan. Jika Prabowo bersikap tegas terhadap korupsi dan memperjuangkan pemerataan kesejahteraan, maka ia bisa meninggalkan warisan besar sebagai pemimpin transformasional. Tapi jika ia terjebak dalam kompromi politik dan gagal menindak koruptor, maka ia hanya akan menjadi bagian dari siklus kepemimpinan yang mengecewakan.
Sejarah akan mencatat, apakah Prabowo Subianto benar-benar membawa perubahan dari medan tempur ke medan birokrasi. Dari seragam militer ke jas kepresidenan, perjalanan ini bukan sekadar simbol, tetapi juga tantangan untuk membuktikan bahwa disiplin, keberanian, dan kepemimpinan yang tegas bisa menjadi senjata utama dalam perang melawan korupsi dan kemiskinan.
Kini, bola ada di tangan Prabowo. Rakyat menanti, bukan hanya pidato dan janji, tapi tindakan nyata. Mampukah ia menaklukkan korupsi demi kesejahteraan rakyat? Sejarah akan menjawabnya.##
