Mabesnews.com, Kab.Asahan – Sumut : Rabu 21 Januari 2026 – Pertambangan Galian C Tanah Urug di Dusun II Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menuai kontroversi karena diduga tidak memiliki izin dari Kementerian ESDM. Aktivitas ini melanggar Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar.
Kegiatan ini terpantau langsung oleh awak media bersama tim pada lokasi di hari Rabu, 21 Januari 2026, dan alat excavator tersebut kuat dugaan pakai BBM Bio Solar Bersubsidi. Standar operasional prosedur seperti SIO dan SILO masih dalam pertanyaan terkait ketenagakerjaan.
Sebuah mobil dump truk pada antri bergiliran melakukan pengisian tanah urug dengan nomor plat BG 8073 EF yang di isi oleh exscavator,dan ada beberapa oknum sedang melaksanakan pengawasan dan saling transaksi sesuai kesempatan harga yang sudah di tentukan.
Aktivitas pertambangan galian C tanah urug yang diduga ilegal sudah lama beroperasi, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mencemari lingkungan seperti polusi udara dan tanah berceceran di bahu jalan aspal. Masyarakat setempat telah melaporkan kasus ini dan meminta pihak berwenang untuk segera bertindak.
Dilokasi pertambangan galian C tanah urug tidak ditemukan plang spanduk izin saat beroperasi dengan menggunakan alat ekskavator merek Sumitomo dan Hitachi,dan pemerintahan Desa Bahung Sibatu-Batu sama sekali tidak mengetahui izin kelengkapan pertambangan tersebut.
Diharapkan pihak berwenang, termasuk Pemerintah, Kejaksaan, dan Polres Asahan, diminta untuk melakukan pendalaman proses hukum terkait pertambangan galian C tanah urug yang sudah lama beroperasi,dan banyak kejanggalan seperti tidak adanya plang spanduk izin, bendera ketenagakerjaan, surat keterangan agraria pertahanan,periksa SIO dan SILO alat Exscavator yang beroperasi.
Bersambung…
Ditulis oleh :
( R.S ).
