Banda Aceh, Mabesnews.com – 20/03/2024. Aksi massa dari Kesatuan Aksi Daerah Modal Bangkit (KASDAM-BANGKIT) hari ini rabu 20 Maret 2024 berlangsung aman,tertib dan sukses.
Koordinator Aksi KASDAM BANGKIT, Dr (C) Yusuf Al-Qardhawy, SHI ,CPM.,MH dalam orasi dan pernyataan sikap yang dibaca menyampaikan bahwa aksi ini dilakulan oleh masyarakat perwakilan tokoh-tokoh tua Aceh yang geram dengan kondisi bangsa dimana penyelenggara pemilu seharusnya wajib independen dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, tetapi hal ini jauh api dari panggang.
Yusuf menambahkan, intervensi kuasa negara pada pemilu 2024 ini terlihat cukup jelas mendukung paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial (bansos) yang begitu banyak bagi masyarakat di detik-detik menjelang pemilihan.
Di sisi lain mantan komisioner Bawaslu Kota Banda Aceh ini menyampaikan, sikap presiden Jokowi tersebut merupakan tindakan melanggar konstitusi dan spirit Reformasi, oleh karenanya agar tatanan berbangsa dan bernegara tidak terus rusak, presiden Jokowi harus dilengserkan, “tidak ada solusi lain kecuali makzulkan Jokowi dari tampuk kekuasaan RI- 1″ tandas Yusuf dalam pernyataan sikapnya. Aksi damai dilakukan di bundaran simpang lima Banda Aceh yang dijaga ketat polisi dan satpol PP. Aksi dimulai pukul 10.00 wib dan berakhir pukul 11.30 WIB. Poin pernyataan sikap KASDAM BANGKIT lainnya adalah hak angket di DPR RI harus dilaksanakan agar kecurigaan pileg dan pilpres curang menjadi clear.
Orator dalam aksi ini antara Mayor purn. Muhammad Aflan, Muna Rosita (mantan ketua Kohati HMI Kota Banda Aceh), Sayuti ( mantan aktivis 1998), Khairul Albanna (mantan Panglima Laskar FPI Aceh), Tgk. Iswadi Jamil ( Ketua Brigade Komando Aceh), dan beberapa lainnya. Muna yang merupakan inisiator aksi berharap harus ada audit oleh tim independen mengenai Dana Bansos ini, ” ini patut dipertanyakan Kenapa bansos diberikan langsung oleh presiden bukannya melalui kabupaten/ kota ke desa/kelurahan .Ini menyalahi Ketentuan pemberian yang belaku hingga terkesan ada unsur politis yang terjadi disini, harus diaudit oleh tim independen” tegas aktivis Aceh ini kepada awak media ini. (*)
