Lebak, Mabesnews.com – Kepala Desa Wanasari, Agus Sumardi, kembali menjadi pusat perhatian setelah diduga melakukan intimidasi terhadap seorang wartawan yang memberitakan dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Kasus ini memicu kecaman luas dari masyarakat dan organisasi pers, serta menimbulkan desakan agar pengelolaan anggaran desa diaudit secara menyeluruh.
Polemik bermula dari proyek pembangunan bendungan irigasi di Kampung Cihaneut dengan anggaran Rp 60.128.100 untuk tahun 2024. Pelaksanaan proyek tersebut menggunakan dana talangan dari seorang warga bernama Atay karena klaim bahwa Dana Desa belum cair. Meskipun pembayaran kepada Atay telah dilunasi, sejumlah warga menduga ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana tersebut.
“Proyek memang selesai, tapi kami mencurigai ada penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Ini harus diaudit,” ujar seorang warga setempat.
Teror terhadap Wartawan
Kontroversi semakin memanas setelah Agus Sumardi diduga mengirimkan pesan intimidasi melalui WhatsApp kepada seorang wartawan yang mengangkat isu tersebut. Dalam pesannya, Agus menulis, “Nomor Anda sudah saya sebar ke semua mitra saya. Semua mitra saya pengen tahu Anda itu siapa, karena Anda sudah bikin pemberitaan tanpa investigasi di lapangan.”
Agus juga mengklaim memiliki dukungan dari tokoh politik besar untuk menghadapi pemberitaan tersebut. Tindakan ini menuai kecaman keras dari organisasi pers, yang menilai aksi tersebut sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers.
“Ini bentuk intimidasi yang tidak bisa ditoleransi. Kami meminta pihak berwenang untuk memberikan perlindungan kepada wartawan yang hanya menjalankan tugasnya,” tegas seorang perwakilan organisasi pers.
Warga Desak Inspektorat dan Kejari Turun Tangan
Selain mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa, masyarakat mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak untuk melakukan audit terhadap seluruh anggaran desa.
“Pembayaran kepada Atay bukan akhir dari masalah. Kami ingin transparansi penuh dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk audit terhadap semua program desa,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Tidak hanya itu, warga meminta Camat Cibeber dan Bupati Lebak untuk mengevaluasi kinerja Agus Sumardi. Mereka menilai kepemimpinan yang tidak transparan hanya akan merugikan masyarakat.
“Kami ingin langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat penyalahgunaan anggaran,” tambahnya.
Kasus ini menjadi peringatan penting akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat segera bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran, termasuk dugaan intimidasi terhadap kebebasan pers.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa dapat kembali pulih demi kemajuan bersama.
