MabesNews.com, Tanjungpinang — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Balairung Raja Khalid Hitam.
Di hadapan pimpinan dan anggota legislatif, termasuk Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Gubernur Ansar memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah yang disebutnya menunjukkan tren sangat positif. Berdasarkan evaluasi terhadap 458 indikator pembangunan, sebanyak 436 indikator atau 95,20 persen berhasil mencapai kategori “Sangat Tinggi”.
Ansar menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Capaian ini bukan hanya angka statistik, tetapi mencerminkan konsistensi kebijakan, efektivitas program, serta sinergi lintas sektor yang terus kita jaga,” ujarnya dalam forum paripurna.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mencatatkan kinerja yang relatif solid. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mencapai Rp3,729 triliun atau 95,39 persen dari target sebesar Rp3,910 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,733 triliun atau 94,94 persen dari total alokasi Rp3,932 triliun.
Belanja tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari belanja operasional pemerintahan, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, hingga transfer kepada kabupaten/kota yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Ansar menekankan bahwa penyusunan LKPJ merupakan amanat konstitusi sekaligus instrumen akuntabilitas publik. Melalui laporan ini, pemerintah daerah berupaya membuka ruang evaluasi secara transparan terhadap pelaksanaan program selama satu tahun anggaran.
Dalam pemaparannya, Gubernur juga menyinggung pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat pada empat sektor utama, yakni pertanian, kepemudaan, pekerjaan umum, dan transmigrasi. Tingkat realisasi anggaran untuk program-program tersebut tercatat mencapai 92,46 persen, menunjukkan tingkat serapan yang cukup tinggi.
Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dilaporkan sebesar Rp22,291 miliar, yang menurut pemerintah akan menjadi bagian dari perencanaan fiskal tahun berikutnya.
Sejumlah pengamat menilai capaian yang dipaparkan pemerintah provinsi patut diapresiasi, namun tetap perlu dibaca secara kritis. Analis kebijakan publik dari kawasan Sumatera, misalnya, menilai tingginya persentase indikator “Sangat Tinggi” harus diimbangi dengan pengukuran kualitas dampak di lapangan.
Menurutnya, indikator kuantitatif sering kali belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah hinterland dan pulau-pulau terluar yang menjadi karakteristik geografis Kepulauan Riau.
Pengamat ekonomi regional juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi antara serapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, meskipun realisasi APBD tergolong tinggi, efektivitas belanja harus diukur dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan daya saing daerah di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, kalangan akademisi menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif yang ditekankan Gubernur menjadi kunci keberlanjutan pembangunan. Namun, mereka mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan optimal guna memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Ansar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan hasil evaluasi LKPJ sebagai pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong Kepulauan Riau menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun regional.
Ajakan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak hanya terletak pada capaian angka, melainkan pada kemampuan menjaga keberlanjutan, pemerataan, dan kualitas pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
arf-6
