Bulukumba – Kasus diare massal yang menimpa siswa SMKN 4 Bulukumba, Kecamatan Herlang, berubah menjadi sorotan serius terhadap kredibilitas pelaksanaan program pemenuhan gizi di sekolah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bulukumba menilai insiden ini bukan sekadar gangguan kesehatan, melainkan indikasi kegagalan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyedia layanan pangan untuk pelajar.
Program yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan siswa justru diduga menjadi sumber masalah. Sejumlah siswa mengalami gangguan pencernaan usai mengonsumsi makanan yang diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah tersebut.
Ketua Umum Komisariat FKIP IMM Bulukumba, Jayadi Adro, menyebut peristiwa ini sebagai bukti lemahnya kontrol pemerintah.
“Kalau sampai siswa sakit massal setelah makan dari dapur program resmi, ini bukan lagi kesalahan kecil. Ini sinyal bahwa sistem pengawasan longgar atau bahkan diabaikan. Program gizi tidak boleh berjalan dengan standar coba-coba,” tegas Jayadi, Kamis (5/2/2026).
IMM mendesak Bupati Bulukumba tidak berlindung di balik prosedur administratif, melainkan menggunakan kewenangannya sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2025 untuk merekomendasikan penghentian operasional penyedia yang diduga lalai.
Menurut IMM, persoalan ini menyangkut hak dasar siswa atas makanan yang aman, bukan sekadar urusan teknis dapur.
“Kalau standar higienitas diduga tidak dijalankan, lalu siapa yang mengawasi? Di mana peran dinas terkait saat makanan itu diproduksi dan didistribusikan? Jangan sampai pengawasan hanya aktif di atas kertas,” lanjutnya.
IMM juga menilai perlu ada audit investigatif independen, bukan sekadar pemeriksaan internal yang rawan konflik kepentingan. Mereka mengingatkan bahwa tanpa transparansi, publik akan sulit percaya bahwa keselamatan siswa benar-benar menjadi prioritas.
Lebih jauh, IMM menyoroti potensi masalah sistemik dalam pengelolaan SPPG di Bulukumba.
“Jangan sampai program atas nama gizi justru jadi proyek yang luput dari kontrol ketat. Jika satu dapur bermasalah, publik berhak bertanya: apakah dapur lain benar-benar aman?” ujar Jayadi.
Kasus ini menjadi ujian kepemimpinan daerah. Tindakan tegas akan menunjukkan keberpihakan pada keselamatan siswa, sementara sikap lamban hanya akan memperkuat kesan bahwa program berjalan tanpa pengawasan nyata.(**)
