MabesNews.com | Nusa Tenggara Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Gubernur menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan pembangunan jalan provinsi sepanjang 46,92 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 58,35 kilometer, serta penanganan 32 ruas jalan strategis yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Informasi tersebut dipublikasikan sebagai bagian dari capaian pembangunan infrastruktur daerah.
Bagi pemerintah, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur terus berjalan sesuai program yang telah direncanakan. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laporan administrasi maupun publikasi resmi. Bagi mereka, ukuran keberhasilan yang paling nyata adalah kondisi jalan yang setiap hari digunakan.
Di sejumlah wilayah NTT, keluhan mengenai jalan rusak, berlubang, berlumpur saat musim hujan, hingga sulit dilalui kendaraan masih kerap disampaikan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil pembangunan yang disampaikan pemerintah telah memberikan manfaat nyata di lapangan
Sejumlah pertanyaan pun muncul sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Di antaranya, ruas jalan mana saja yang telah dibangun sepanjang 46,92 kilometer tersebut, berapa panjang masing-masing ruas, berapa anggaran yang digunakan, siapa pelaksana proyeknya, serta apakah seluruh pekerjaan telah selesai atau masih dalam proses. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi tidak hanya sebatas menyampaikan angka-angka capaian. Transparansi juga mencakup keterbukaan informasi mengenai lokasi proyek, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, progres fisik, hingga hasil pengawasan. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan sekaligus menilai apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan perencanaan dan penggunaan anggaran.
Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian menjadi perhatian. Pemerintah melihat keberhasilan melalui realisasi program dan data pembangunan, sedangkan masyarakat menilai keberhasilan dari perubahan yang mereka rasakan secara langsung. Ketika masih terdapat warga yang setiap hari harus melintasi jalan dalam kondisi rusak, klaim keberhasilan pembangunan tentu akan memunculkan pertanyaan maupun kritik.
Namun demikian, kritik tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap seluruh hasil kerja pemerintah. Sebaliknya, apabila pembangunan memang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, pemerintah memiliki kesempatan untuk menunjukkan data dan bukti yang dapat diverifikasi oleh publik. Keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjawab berbagai keraguan yang berkembang.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan menyampaikan kritik secara objektif berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan pada masa mendatang.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat masih menantikan penjelasan yang lebih rinci dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai lokasi pembangunan, progres pekerjaan, serta penggunaan anggaran pada proyek-proyek jalan yang diklaim telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar publik dapat mencocokkan antara laporan resmi pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang tercatat dalam laporan, tetapi juga dari kualitas infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta kondisi jalan yang dapat diverifikasi publik akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Selama masih terdapat kesenjangan antara data yang disampaikan dan realitas yang dirasakan masyarakat, ruang bagi kritik, pertanyaan, dan pengawasan publik tetap menjadi bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi.
Liputan: MabesNews.com
Penulis: Martinus Kondo
