Bulukumba – Skandal baru kembali mencoreng wajah penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bulukumba. Dua bulan pasca 26.456 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Beras dari Badan Pangan Nasional, honor para kordinator penyaluran di tingkat desa (Kordes) dan kecamatan (Korcam) justru mandek tanpa kejelasan.
Padahal, mereka adalah ujung tombak yang memastikan beras sampai tepat sasaran. Namun ironisnya, jerih payah mereka seolah diabaikan. Lebih parah lagi, Bulog Bulukumba diduga kuat sengaja menahan bahkan berencana memotong honor dengan dalih yang dianggap mengada-ada.
Kabar itu sontak menyulut kemarahan para relawan di lapangan. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal uang, melainkan penghinaan terhadap dedikasi dan kerja keras mereka.
“Kalau betul honor dipotong, itu sama saja merampok keringat orang kecil yang sudah berjuang tanpa pamrih,” keluh salah satu kordinator yang enggan disebutkan namanya.
Aktivis Bulukumba, Andis Bro, pun ikut angkat bicara dengan nada keras.
“Ini jelas pelecehan terhadap orang-orang yang sudah bekerja keras di lapangan. Kalau hak mereka saja ditahan dan bahkan mau dipotong, apa bedanya Bulog dengan perampok berseragam?” tegasnya lantang.
Andis menegaskan, tanpa peran Kordes dan Korcam, distribusi bantuan pasti berantakan.
“Mereka bekerja siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang pribadi. Sekarang hak mereka justru ditahan? Ini penzaliman terang-terangan. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan. Jangan tunggu rakyat marah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, persoalan ini bisa memicu gejolak sosial jika dibiarkan berlarut-larut.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kalau Bulog terus main-main dengan hak para kordinator, kami siap turun ke jalan. Bulog harus membayar penuh tanpa potongan sepeser pun. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat ketika memilih jalan perlawanan,” tegas Andis menutup pernyataannya.
Kasus ini membuka tabir dugaan praktik semena-mena dalam tubuh Bulog Bulukumba. Publik kini menunggu keberanian aparat hukum dan pemerintah daerah untuk bertindak: apakah berpihak pada rakyat kecil yang diperas, atau justru membiarkan permainan kotor terus berlangsung.
