Mabesnews.com, Bintan — Kabupaten Bintan kian menegaskan posisinya sebagai episentrum peternakan ayam di Provinsi Kepulauan Riau. Produksi ayam pedaging dan ayam petelur yang terus meningkat, bahkan telah menembus pasar ekspor Singapura, menjadi indikator kemajuan sektor peternakan daerah. Namun, di balik capaian tersebut, muncul diskursus publik yang menuntut kehati-hatian: sejauh mana ekspor dijalankan tanpa mengorbankan ketahanan pangan masyarakat lokal.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (PPKP) Kabupaten Bintan, Aswar, menjelaskan bahwa pengelolaan peternakan ayam di wilayahnya berjalan secara terstruktur dan berada di bawah pengawasan teknis dinas. Mulai dari jumlah kandang, kapasitas produksi, hingga jalur distribusi, seluruhnya dicatat dan dipantau melalui bidang peternakan yang berinteraksi langsung dengan aktivitas harian di lapangan. Menurutnya, informasi teknis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi dasar kebijakan agar produksi mampu menopang kebutuhan lokal sekaligus membuka ruang pasar yang lebih luas.
Aswar menegaskan bahwa tulang punggung produksi ayam di Bintan saat ini ditopang oleh perusahaan-perusahaan agroindustri berskala besar yang menerapkan sistem budidaya modern. Di sisi lain, peternak lokal tetap dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem pendukung, baik dalam pemeliharaan, distribusi, maupun pemasaran. Pola ini, kata dia, dirancang agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada korporasi besar, tetapi turut mengalir ke masyarakat sekitar.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Edi, mengungkapkan bahwa sepanjang bulan ini telah dilakukan dua kali ekspor ayam hidup ke Singapura. Pada pengiriman pertama, sekitar 25 ribu ekor ayam dilepas ke pasar internasional, disusul pengiriman kedua dengan jumlah yang relatif sama. Ekspor tersebut dilakukan oleh perusahaan yang telah memenuhi standar kesehatan hewan serta persyaratan perdagangan lintas negara.
Menanggapi isu kelangkaan ayam yang sempat mencuat di Kota Tanjungpinang, Edi menyatakan bahwa ketersediaan ayam di Bintan dan wilayah sekitarnya sejauh ini berada dalam kondisi aman. Ia menegaskan, dinas belum menerima permohonan resmi atau data permintaan yang dapat divalidasi terkait kekurangan pasokan. Menurutnya, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan distribusi dan dinamika permintaan pasar, bukan pada lemahnya kapasitas produksi.
Secara kebijakan, Edi menyebutkan bahwa Bintan memang diarahkan sebagai sentra peternakan ayam Kepulauan Riau, khususnya di kecamatan-kecamatan yang memiliki kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung. Penetapan ini diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan regional, termasuk Tanjungpinang, sekaligus meningkatkan daya saing daerah melalui ekspor bernilai ekonomi tinggi.
Pandangan kritis datang dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan pangan. Seorang ahli peternakan dari perguruan tinggi di Sumatra menilai, keberhasilan Bintan menembus pasar ekspor menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola peternakan modern. Namun, ia mengingatkan bahwa ekspor harus disertai sistem pengendalian stok yang ketat dan berbasis data real time. Menurutnya, daerah sentra produksi wajib memiliki peta populasi ternak, tingkat konsumsi masyarakat, serta proyeksi permintaan jangka menengah dan panjang agar tidak terjadi distorsi pasokan.
Sementara itu, pengamat kebijakan pangan menilai ekspor ayam hidup ke Singapura sebagai peluang strategis yang patut diapresiasi, tetapi berpotensi menimbulkan resistensi publik jika tidak diiringi transparansi dan kebijakan distribusi yang adil. Ia menekankan pentingnya keterbukaan data mengenai volume produksi, sebaran kandang, serta tujuan distribusi agar tidak memunculkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas kebijakan pangan daerah.
Dengan kapasitas produksi yang terus tumbuh dan akses pasar internasional yang mulai terbuka, Kabupaten Bintan dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat peternakan ayam berdaya saing di tingkat regional. Namun, para ahli sepakat bahwa keberhasilan sejati tidak semata diukur dari angka ekspor, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara ambisi ekonomi, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
arf-6
