Audit Sosial PKN:Adakan Pelatihan Masyarakat Pegang Kunci Bongkar Skandal Korupsi Anggaran Publik

Mabesnews.com, BEKASI – Pemantau Keuangan Negara (PKN) menegaskan komitmen memberantas korupsi dengan mengoptimalkan hak partisipasi masyarakat melalui audit sosial dan investigasi. Keterlibatan publik dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen hukum sah untuk menyelamatkan aset negara dari korupsi anggaran publik.

Langkah strategis ini berlandaskan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., mengungkapkan penegakan hukum kasus penyimpangan anggaran sering terhambat minimnya bukti permulaan berkualitas. Untuk itu, PKN menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Sosial dan Investigasi.

 

SOP tersebut membekali masyarakat dengan metodologi taktis, mulai dari analisis indikasi awal penyimpangan _red flags_, teknik penelusuran aliran dana _follow the money_, hingga pengumpulan bukti fisik yang kuat.

 

“Selama ini masyarakat seringkali bingung cara melaporkan dugaan korupsi secara valid. Dengan SOP Audit Sosial ini, kami ingin memastikan setiap rupiah uang negara dikelola sesuai peruntukan. Tidak boleh ada lagi proyek fiktif atau _mark-up_ yang merugikan rakyat,” ujar Patar dalam keterangan tertulis, Senin 4/5/2026.

 

Patar menambahkan, PKN bertindak sebagai jembatan strategis antara masyarakat dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri. Laporan yang diajukan dipastikan didukung bukti fisik konkret, analisis hukum matang, serta kronologi sistematis.

 

Lebih lanjut, Patar menjelaskan hak atas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi instrumen vital dalam audit sosial. Akses terhadap dokumen anggaran seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi kunci mendeteksi potensi kerugian negara sejak dini.

 

“Tanpa akses data dokumen anggaran tersebut, pemantauan tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.

 

Secara teknis, SOP inisiasi PKN memuat langkah konkret dan terstruktur:

 

Patar menegaskan gerakan ini bagian dari amanat undang-undang yang berkekuatan hukum tetap. PKN berkomitmen tidak membiarkan masyarakat berjuang sendirian.

 

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap, melainkan amanat undang-undang. Kami di PKN akan terus memberi edukasi, perlindungan operasional bagi anggota, serta mengawal setiap laporan investigasi hingga tuntas di tingkat peradilan maupun administrasi. Ini perang bersama melawan korupsi demi transparansi anggaran dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Patar.

 

 

Kuat sutrisno