Mabesnews.com. BATAM — Dinamika publik di Kepulauan Riau kembali mengemuka menyusul penunjukan Ahmad Rosano sebagai Deputi I di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP). Posisi strategis yang menyentuh sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, energi, pertambangan, hingga lingkungan hidup ini memantik beragam respons—dari apresiasi hingga tuntutan akuntabilitas yang lebih kuat.
Sejumlah kalangan menilai, pengangkatan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi daerah asal yang selama ini kerap disorot, terutama terkait isu tambang pasir ilegal dan praktik cut and fill yang diduga tidak berizin. Karena itu, kehadiran figur dari daerah dengan kompleksitas persoalan tersebut di lingkar kekuasaan pusat menjadi perhatian serius publik.
Para ahli kebijakan publik menilai, posisi Deputi I KSP bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simpul strategis yang berperan dalam merumuskan arah kebijakan lintas sektor. “Ini adalah posisi yang menuntut integritas, rekam jejak yang jelas, serta kapasitas teknokratis yang teruji. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga legitimasi publik,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan.
Di tingkat daerah, aliansi peduli Indonesia Kepulauan Riau menyampaikan sikap yang lebih moderat. Mereka menyatakan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat namun menegaskan pentingnya pengawalan bersama terhadap kebijakan yang akan dihasilkan.
“Kami mengapresiasi penunjukan ini sebagai bentuk kepercayaan negara. Namun, mari kita sama-sama mengawal setiap kebijakan yang akan lahir, khususnya yang berdampak langsung pada wilayah Kepulauan Riau,” ujar perwakilan aliansi dalam keterangannya.
Aliansi tersebut juga menyoroti bahwa sektor-sektor yang berada dalam lingkup kerja Deputi I KSP memiliki sensitivitas tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, setiap kebijakan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologis dan keadilan sosial.
Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat tidak lagi pasif, melainkan aktif mengawasi serta menuntut kejelasan atas setiap keputusan strategis negara.
Dengan demikian, pengangkatan Ahmad Rosano bukan hanya menjadi peristiwa administratif, tetapi juga ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Apresiasi telah diberikan, namun pengawasan kolektif menjadi keniscayaan—agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya di Kepulauan Riau.
arf6
