Bulukumba – Derasnya hujan yang mengguyur wilayah Bulukumba dalam beberapa hari terakhir tak hanya menyisakan genangan air, tapi juga memicu kemarahan sejumlah pihak. Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba angkat suara, menuding maraknya pembangunan perumahan tanpa perencanaan matang sebagai pemicu utama banjir yang melanda sejumlah titik di kota ini.
Sorotan tajam IMM Bulukumba tertuju pada proyek-proyek perumahan, khususnya tipe BTN, yang dinilai abai terhadap aspek lingkungan seperti sistem drainase, saluran pembuangan, dan area resapan air. Akibatnya, saat hujan turun deras, air tidak memiliki jalur alami untuk mengalir, dan justru meluap ke permukiman warga.
“Pembangunan perumahan yang tak memperhitungkan dampak lingkungan adalah bom waktu. Cepat atau lambat, masyarakatlah yang akan menjadi korban,” tegas Faldi Buton, aktivis IMM Bulukumba, Senin (30/6/2025).
IMM menilai proyek perumahan di Bulukumba kerap mengorbankan kelestarian lingkungan. Pengembang disebut lebih fokus pada keuntungan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang terhadap warga dan ekosistem.
Tuding Amdal Hanya Formalitas
Faldi Buton juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dan pengembang dalam menyiapkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Ia menilai Amdal selama ini hanya menjadi formalitas semata, tanpa kajian mendalam dan pengawasan pascapembangunan.
IMM mendesak agar dokumen Amdal betul-betul dijadikan landasan untuk menilai kelayakan lingkungan proyek, bukan hanya untuk sekadar melengkapi syarat administrasi.
“Kita tidak anti pembangunan, tapi semua harus sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Ada saluran air? Mana buktinya? Area resapan? Hanya di kertas!” sindir Faldi lantang.
Desak Tindakan Tegas dari Pemerintah Daerah
Lebih jauh, IMM Bulukumba meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) serta instansi terkait untuk tak tinggal diam. Mereka harus lebih proaktif mengawasi proses pembangunan, memastikan regulasi dipatuhi, dan tidak ada lagi pengurukan lahan sembarangan, apalagi di kawasan rawan banjir.
“Banjir ini bukan sekadar genangan. Ini ancaman terhadap keselamatan jiwa, harta, bahkan kerusakan ekosistem. Pemerintah tak boleh menutup mata,” tegas Faldi.
IMM juga menyerukan agar ke depan, setiap pembangunan wajib menyertakan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Dinas Perkimtan Bungkam
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkimtan Kabupaten Bulukumba belum memberikan tanggapan atas desakan IMM. Konfirmasi yang dilayangkan melalui pesan WhatsApp belum direspons.
Sementara itu, warga di beberapa titik terdampak banjir berharap pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap proyek perumahan yang sudah berjalan maupun yang sedang direncanakan.**
