Warga Gunung Kijang Sambut Perbaikan Jalan, Pemkab Bintan Alokasikan Rp400 Juta pada APBD Perubahan 2026

Pemerintah576 views

Mabesnews.com. BINTAN – Penantian panjang warga Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah bertahun-tahun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah dan dipenuhi lubang, Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk perbaikan ruas jalan tersebut.

Sejak Senin pagi, 27 Juli 2026, masyarakat telah berkumpul di lokasi jalan yang selama ini menjadi keluhan utama warga. Kehadiran warga bukan semata untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menunggu kepastian sikap pemerintah terhadap persoalan yang telah berlangsung cukup lama. Aparat dari Polsek Gunung Kijang turut hadir mengawal jalannya kegiatan agar berlangsung tertib dan kondusif.

Harapan masyarakat akhirnya terjawab setelah dilakukan koordinasi antara perwakilan warga dengan Penjabat Camat Gunung Kijang. Dalam komunikasi tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan telah memutuskan mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah permanen memperbaiki ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan berat.

Tidak hanya memberikan kepastian anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bintan juga bergerak cepat dengan menurunkan alat berat ke lokasi untuk melakukan penanganan sementara. Langkah itu dilakukan atas arahan Bupati Bintan Roby Kurniawan agar kondisi jalan dapat segera diperbaiki sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan sembari menunggu pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh.

 

Bagi masyarakat, tindakan cepat tersebut menjadi angin segar setelah sekian lama mereka merasa aspirasinya belum memperoleh perhatian yang memadai. Jalan yang berada tidak jauh dari pusat pemerintahan desa itu selama bertahun-tahun dipenuhi lubang dengan berbagai ukuran. Ketika musim hujan, genangan air sering menutupi lubang sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

 

Warga menilai kerusakan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi telah menjadi persoalan keselamatan. Selama ini mereka mengaku hanya menerima berbagai janji perbaikan yang belum pernah terealisasi. Karena itu, dimulainya penanganan di lapangan disambut dengan rasa syukur sekaligus harapan agar komitmen tersebut benar-benar diwujudkan melalui pembangunan yang berkualitas.

 

Ketua RT Ferdianus Yohanes yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan. Menurutnya, respons cepat pemerintah menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah mampu menghasilkan solusi nyata bagi kepentingan publik.

 

Ia berharap pekerjaan yang dilakukan tidak berhenti pada penanganan sementara, melainkan benar-benar dilanjutkan melalui proyek permanen sebagaimana telah direncanakan dalam APBD Perubahan 2026 sehingga masyarakat tidak lagi dihantui kekhawatiran ketika melintasi ruas jalan tersebut.

 

Aliansi peduli Indonesia kepulauan Riau ketua bidang kebijakan publik menilai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan bentuk respons yang patut diapresiasi karena keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan pelayanan dasar yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga keselamatan pengguna jalan.

 

Di sisi lain, pengamat mengingatkan bahwa apresiasi masyarakat harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pemeliharaan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pendataan kerusakan jalan yang lebih akurat, mekanisme pelaporan masyarakat yang efektif, serta penanganan yang lebih cepat agar kerusakan tidak menunggu hingga bertahun-tahun sebelum memperoleh perhatian.

 

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penggunaan APBD Perubahan untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat mendesak dinilai sesuai dengan semangat pelayanan publik, sepanjang seluruh proses penganggaran dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kini masyarakat Gunung Kijang berharap apa yang mereka saksikan pada hari ini menjadi awal perubahan yang sesungguhnya. Jalan yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai “jalan berlubang” diharapkan segera berubah menjadi infrastruktur yang aman, nyaman, dan layak digunakan seluruh masyarakat.

 

Respons cepat pemerintah, dukungan aparat keamanan, serta kekompakan warga menjadi bukti bahwa persoalan publik dapat diselesaikan melalui komunikasi dan tindakan nyata. Bagi warga Gunung Kijang, dimulainya perbaikan jalan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat setelah penantian yang begitu panjang.

 

SN