Mabesnews.com, Lahat – Organisasi Harimau Sumatera Bersatu (HSB) Kabupaten Lahat kembali menindaklanjuti laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak berwenang.
Sekretaris Harimau Sumatera Bersatu Kabupaten Lahat, Bung Joni, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan laporan yang telah diajukan.
“Kami hari ini kembali melakukan tindak lanjut atau follow up atas laporan dugaan korupsi yang nilainya mencapai sekitar Rp6,387 miliar. Kami berharap dalam waktu dekat ada kejelasan terkait hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari laporan yang telah kami sampaikan,” ujarnya.
Menurut Bung Joni, apabila hasil pemeriksaan telah keluar, pihaknya akan terus mengawal proses penanganan perkara tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Bambang Aryanto, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tindak Pidana Korupsi Harimau Sumatera Bersatu, menegaskan bahwa pihaknya meminta Inspektorat Kabupaten Lahat untuk serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
“Kami meminta kepada Inspektorat agar menindaklanjuti permasalahan ini secara profesional. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan serta melaporkan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Bambang.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara korupsi harus dilakukan secara serius dan tidak boleh dianggap sepele.
“Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harimau Sumatera Bersatu menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami bekerja untuk masyarakat. Organisasi ini milik masyarakat dan akan terus mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum,” pungkasnya.
(HBL)







