Audiensi dengan Biro Hukum Kementerian Kehutanan, LKLH dan BTMS Dorong Pelaksanaan Putusan MA atas Lahan 4.773 Hektare di Asahan.

Hukum, Pemerintah592 views

MabesNews.com, Jakarta, 17 Juni 2026 – Koperasi Bintang Tani Makmur Sejahtera (BTMS) sebagai kuasa para penggugat dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 135/B/2013/PT.TUN.JKT menggelar audiensi dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Audiensi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Koperasi BTMS Nomor 03/Kop-BTMS/PSKEP/V/2026 dan Nota Dinas Nomor ND.990/Roum/TU/Set.02.01/B/05/2026 tanggal 25 Mei 2026. Pertemuan diterima oleh Bapak Yudi selaku perwakilan Biro Hukum Setjen Kementerian Kehutanan bagian Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.

Hadir dalam audiensi tersebut Sejumlah Pejabat Biro Hukum Kementerian Kehutanan, pengurus Koperasi BTMS, yakni GM Manurung, Aliner Sinaga, ST, dan Aidil S. Lubis, selaku pemegang kuasa dari Ponimin dan rekan-rekan sebagai penggugat dalam perkara tersebut. Audiensi juga didampingi oleh Pengurus Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) dan Masyarakat Peduli Agraria (Maspera).

Dalam pertemuan itu, Koperasi BTMS meminta realisasi eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan seluruh gugatan para penggugat, menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.573/Menhut-II/2009 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 4.773,90 hektare di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Citra Sawit Indah Lestari (PT CSIL).

Selain itu, putusan tersebut juga memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan pada 28 September 2009 tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut, Biro Hukum Setjen Kementerian Kehutanan bagian Perundang-undangan dan bantuan Hukum Bapak Yudi, SH. menjelaskan bahwa terkait surat undangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 2347/Was.Eks/G/2026/PTUN.Jakarta tanggal 8 Juni 2026, secara resmi kementerian belum menerima surat undangan tersebut.

Namun demikian, katanya pihak kementerian Kehutanan telah memperoleh informasi melalui komunikasi WhatsApp mengenai agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB di Kantor PTUN Jakarta Timur.

Yudi, juga menjelaskan bahwa selama ini putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum adanya permohonan eksekusi secara resmi. Selain itu, lokasi yang menjadi objek sengketa saat ini telah berstatus Area Penggunaan Lain (APL) atau bukan lagi kawasan hutan, sehingga kewenangannya tidak lagi berada pada Kementerian Kehutanan, melainkan pada instansi yang membidangi pertanahan sebagai penerbit Hak Guna Usaha (HGU).

Pihak Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa keputusan dan langkah selanjutnya terkait pelaksanaan putusan tersebut diserahkan kepada PTUN Jakarta sesuai kewenangannya.

Sementara itu, GM Manurung Ketua Koperasi Bintang Tani Makmur Sejahtera selaku pemegang kuasa para penggugat menegaskan harapannya agar eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sekretaris Jenderal DPN LKLH, Irmansyah, SE dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa apabila Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan tersebut dieksekusi sesuai putusan pengadilan, maka status kawasan akan kembali menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam percepatan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.