MABESNEWS.COM.– Kondisi kawasan Hutan Lindung (HL) Rebo di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung kian memprihatinkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan lingkungan yang masif akibat bekas aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) yang meninggalkan lubang menganga tanpa reklamasi.
Kini, muncul lagi berupa aktivitas galian tanah (Galian C). Berjenis Pasir mengunakan Alat Excavator ( PC).28/4/2026.
Berdasarkan pantauan kamera di lokasi, satu unit ekskavator berwarna kuning tampak sibuk mengeruk pasir dan memuatnya ke dalam truk pengangkut.
Ironisnya, Tak jauh dari lokasi pengerukan, tepat nya dipinggir Jalan lintas timur terpampang sebuah papan pengumuman resmi yang menyatakan status kawasan Hutan Lindung Bukit Rebo.
Lebih miris lagi, aktivitas ini berada tidak jauh dari kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sigambir Kotawaringin.Kabupaten Bangka.
Informasi yang dihimpun menyebutkan aktivitas ini diduga sudah berlangsung lama. “Kalau tidak salah dikelola oleh Yuli, warga sekitar sini,” ujar sumber
Hingga berita ini diturunkan, Yuli yang disebut kan masih dalam upaya meminta tanggapan nya , terkait legalitas perizinan aktivitas Yang menggunakan Alat berat Excavator.
Sementara itu, Kapolres Bangka, AKBP Deddy Dwitiya Putra, S.H., S.I.K., saat dihubungi melalui telepon seluler memberikan respons singkat. “Nanti akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala UPTD KPHP Sigambir-Kotawaringin, Tanaim, belum memberikan jawaban terkait aktivitas penambangan pasir yang masuk dalam wilayah kerja pengawasannya tersebut.
Menurut Undang – undang negara Indonesia.
Tambang pasir pakai alat berat tanpa izin di kawasan hutan, ada 2 UU utama yang kena: *UU Minerba* dan *UU Kehutanan*. Sanksinya berat karena dianggap _illegal mining_ + perusakan hutan.
*1. UU Minerba – UU No. 3 Tahun 2020*
Ini revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 2a22
*Pasal 35*: Setiap usaha pertambangan wajib punya izin. Untuk pasir termasuk Izin Usaha Pertambangan /IUP/ atau Izin Pertambangan Rakyat /IPR/ 2a22
*Pasal 158*: Kalau nambang tanpa izin
*Sanksi*: Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar 2a22
*2. UU Kehutanan – UU No. 41 Tahun 1999 jo UU Cipta Kerja*
Kalau lokasinya masuk kawasan hutan, tambah pasal ini:
*Pasal 50 ayat 3 huruf g*: Dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.
*Pasal 78 ayat 6*: Pelanggar dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.
Kalau pakai alat berat, biasanya dianggap memberatkan karena dampak kerusakannya besar.
*3. Tambahan pelanggaran yang sering ikut*
1. *Perusakan lingkungan*: UU No. 32/2009 tentang PPLH. Kalau nambang tanpa AMDAL & merusak lingkungan, sanksi penjara 1-3 tahun + denda Rp1-3 miliar.
2. *Tidak reklamasi*: Wajib ada jaminan reklamasi. Kalau lubang bekas tambang dibiarkan, bisa kena pidana tambahan.
3. *Alat berat disita*: Dalam praktik, ekskavator, dump truck, dll langsung dijadikan barang bukti dan bisa dirampas negara. ffa62a22
*Jadi total risiko kalau ketangkap:*
**Pelanggaran** **Penjara Maks** **Denda Maks**
Nambang tanpa IUP 5 tahun Rp100 miliar
Nambang di hutan tanpa izin 10 tahun Rp5 miliar
Merusak lingkungan 3 tahun Rp3 miliar.







