Mabesnews.com.Bulukumba – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba resmi mengadukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 senilai Rp 52 miliar, kamis 8 Mei 2025.
Aduan ini menjadi langkah eskalasi setelah serangkaian aksi demonstrasi berjilid-jilid yang digelar IMM di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba tidak membuahkan hasil. IMM menilai Kejari lamban dan tidak tegas dalam menangani indikasi korupsi yang mereka soroti.
“Kami kecewa terhadap Kejari Bulukumba yang tak menunjukkan progres signifikan. Ada potensi penyimpangan besar dalam pelaksanaan dan pengadaan proyek DAK 2024,” tegas Ketua Umum IMM Bulukumba, Agus Salim, usai menyerahkan aduan di Kejati Sulsel.
IMM Bulukumba mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung, di antaranya dokumentasi rehabilitasi sekolah yang dinilai dikerjakan asal jadi, dugaan peminjaman bendera perusahaan (pinjam bendera), serta indikasi monopoli proyek oleh pihak tertentu.
Tak hanya itu, IMM juga menyoroti rangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba yang sekaligus menjabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Menurut Agus, posisi ganda ini berpotensi membuka ruang bagi praktik bagi-bagi fee proyek dan keterlibatan oknum Kelompok Kerja (Pokja) dalam pengadaan e-catalog.
“Kami mendorong Kejati Sulsel segera memeriksa Kepala Dinas, PPK, dan rekanan pelaksana proyek DAK 2024 yang terindikasi melanggar standar pelaksanaan,” tambah Agus.
IMM juga mendesak pembentukan tim investigasi khusus guna mengusut tuntas seluruh kegiatan rehabilitasi sekolah yang dibiayai DAK 2024. Agus menegaskan, praktik korupsi di sektor pendidikan adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
“Pendidikan adalah fondasi generasi. Korupsi di sektor ini harus dibongkar sampai ke akar, sesuai komitmen Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.
Aduan ini menambah tekanan bagi aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan korupsi di sektor pendidikan Kabupaten Bulukumba. IMM Bulukumba berkomitmen terus mengawal proses hukum ini demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.
