MabesNews.com, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur – Program bantuan pembangunan WC layak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Desa Kendu Wela, Kecamatan Kodi Utara, menjadi sorotan warga. Sabtu (1/8/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total 25 unit WC yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025, baru 6 unit yang telah dibangun. Sementara 19 unit lainnya hingga Agustus 2026 disebut belum terealisasi dan belum ada kejelasan mengenai penyelesaiannya.
Warga mengaku kecewa karena program sanitasi tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, realisasi pembangunan dinilai jauh dari target yang telah direncanakan.
“Di atas kertas tercatat 25 unit, tetapi kenyataannya baru 6 unit yang dibangun. Kami sudah bertanya kepada pihak desa, namun jawaban yang diberikan tidak jelas. Ini menggunakan uang negara, sehingga harus ada penjelasan yang transparan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut keterangan warga, tahap awal pencairan dana disebut mencapai sekitar Rp100.000.000, sedangkan pencairan berikutnya sebesar Rp90.000.000 dilakukan pada tahun 2026. Namun, warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa maupun mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Warga juga menyebutkan bahwa proses pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Desa, Kristina Ambu Kaka. Sementara pemerintahan desa saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Stefania. Minimnya keterbukaan informasi dinilai menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Atas kondisi tersebut, warga menyampaikan tiga tuntutan, yaitu:
- Pemerintah Desa Kendu Wela membuka dokumen RAB, LPJ, serta daftar penerima bantuan 25 unit WC Tahun Anggaran 2025.
- Dinas PUTR Provinsi NTT segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran, termasuk dana sebesar Rp90 juta yang disebut dicairkan pada tahun 2026.
- Dinas PUTR Provinsi NTT turun langsung ke Desa Kendu Wela untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh pembangunan WC yang telah dianggarkan.
“Jangan sampai bantuan pemerintah hanya menjadi angka di atas kertas. WC ini menyangkut kesehatan masyarakat. Jika pejabat tidak mampu bekerja secara transparan, lebih baik bertanggung jawab kepada masyarakat,” tegas seorang warga yang juga meminta namanya dirahasiakan.
Warga juga menyoroti bahwa sesuai ketentuan Kementerian PUPR, setiap proyek pemerintah seharusnya dilengkapi papan informasi kegiatan, daftar penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan. Namun, menurut mereka, papan informasi tersebut tidak ditemukan di lokasi kegiatan.
Dalam upaya konfirmasi, awak media mendatangi kediaman Sekretaris Desa Kendu Wela, Paulus Pati Katoda, pada Sabtu (1/8/2026). Saat dimintai keterangan terkait program pembangunan 25 unit WC Tahun Anggaran 2025, ia menyatakan tidak mengetahui secara rinci pelaksanaan program tersebut.
“Saya tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau ada program di desa, selama ini yang menangani langsung adalah Pj Kepala Desa. Seharusnya saya sebagai Sekretaris Desa juga dilibatkan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Penjabat Kepala Desa Kendu Wela belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya belum memperoleh respons. Demikian pula pihak Dinas PUTR Provinsi NTT belum memberikan keterangan resmi.
Masyarakat Desa Kendu Wela berharap Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUTR segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan sehingga program bantuan tersebut dapat diselesaikan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penulis: DOMINGGUS
