Mabesnews.com,-Jakarta – 21 Oktober 2025 Kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2022-2023 yang diduga menyeret nama Ketua TP PKK Kota Singkawang, Kalimantan Barat, telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (KETUM DPP RAJAWALI) melalui,juru bicara Krista Hadi Wijaya menyampaikan pernyataan tegas, menuntut penuntasan kasus ini sebagai momentum untuk membersihkan praktik korupsi di daerah serta menguji integritas aparat penegak hukum.
Ketua Umum DPP RAJAWALI Mengecam Keras:
Kriista, dengan nada geram, menyatakan bahwa korupsi dana hibah merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. ‘Dana hibah itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab! Ini adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak seberat-beratnya!'” Ungkapnya. Selasa (21/10/25).
Ketua Umum RAJAWALI juga menyoroti bahwa kasus ini bukan hanya sekadar persoalan penyimpangan anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius dan transparan, maka kepercayaan masyarakat akan semakin menurun. Impunitas tidak boleh dibiarkan merajalela!” Tegasnya
DPP RAJAWALI Menuntut Tindakan Konkret:
DPP RAJAWALI mendesak Kejari Singkawang untuk tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga membongkar jaringan korupsi yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam perencanaan, pengawasan, dan pencairan dana hibah tersebut. “Kejari harus berani mengungkap siapa saja yang terlibat, tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada ‘ikan besar’ yang lolos dari jerat hukum!” Tegas Jubir
Selain itu, DPP RAJAWALI juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dana hibah dan bansos, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. “Pemkot Singkawang harus belajar dari kasus ini dan segera melakukan perbaikan. Transparansi dan partisipasi publik harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan,” tegas Krista
Seruan kepada Masyarakat:
Ketua Umum RAJAWALI mengajak seluruh elemen masyarakat Singkawang dan Kalimantan Barat untuk aktif mengawasi jalannya penyelidikan kasus ini dan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya indikasi penyimpangan. “Korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita bersatu melawan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa!” Imbuhnya
DPP RAJAWALI berharap agar kasus dugaan penyimpangan dana hibah di Singkawang ini dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Organisasi ini mengingatkan bahwa ssng RAJAWALI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak akan ragu untuk mengkritik jika proses penyelidikan tidak berjalan sesuai dengan harapan.
“Kami berharap Kejari Singkawang dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Kami tidak akan tinggal diam jika ada indikasi penyimpangan atau upaya untuk melindungi pelaku korupsi. Ingat, keadilan harus ditegakkan!” pungkas Juru bicara DPP RAJAWALI dengan semangat.(Samsul Daeng Pasomba.PPWI/Tim)
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Sumber : DPP RAJAWALI
Ket Foto : Istimewa
