MabesNews.com, MANDAILING NATAL – Gelombang protes datang dari gabungan Aliansi Masyarakat bersama DPD LSM TAMPERAK Mandailing Natal (Madina) dan sejumlah awak media. Mereka mendesak Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, untuk segera mengevaluasi dan mencopot Camat Siabu, Sudrajat Putra Batubara, SH., dari jabatannya.
Pernyataan mosi tidak percaya tersebut disampaikan di depan Kantor Dinas Pendidikan Madina pada Kamis (02/04/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD LSM TAMPERAK Madina, Muhammad Yakub Lubis, serta perwakilan tokoh pemuda Siabu, Todung Mulya Lubis.
Poin Tuntutan Aliansi
Todung Mulya Lubis menjelaskan bahwa tuntutan ini didasari oleh beberapa faktor krusial terkait kepemimpinan di Kecamatan Siabu
Pola Komunikasi: Camat dinilai kurang kooperatif dan kurang harmonis dalam menjalin hubungan dengan pegawai kantor camat, rekan media, serta LSM.
Transparansi Publik: Aliansi menuntut keterbukaan informasi mengenai kebijakan administrasi dan pengelolaan kegiatan, termasuk program Enam Pilar tahun 2025 yang bersumber dari Dana Desa.
Evaluasi Kinerja: Kepemimpinan saat ini dianggap belum membawa perubahan signifikan bagi pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Siabu.
“Kami meminta Bapak Bupati bertindak tegas. Jika harapan ini tidak didengarkan, kami siap turun ke jalan dengan massa yang lebih besar dalam minggu ini,” tegas Muhammad Yakub Lubis.
Tanggapan Camat Siabu
Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Siabu, Sudrajat Putra Batubara, SH., memberikan pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi dan upaya menjaga kondusivitas wilayah:
1. Penghormatan terhadap Aspirasi
“Kami menghormati penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kami berharap setiap poin yang disampaikan tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan data yang akurat agar tidak menyesatkan masyarakat,” ujar Sudrajat.
2. Kesiapan
3. Dievaluasi
Sebagai ASN, Sudrajat menegaskan kepatuhannya terhadap kewenangan Bupati Madina. “Kami siap dievaluasi secara objektif berdasarkan capaian kinerja. Kami meyakini selama ini telah menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab yang diamanahkan.”
3. Perbaikan Komunikasi dan Transparansi
Terkait tudingan komunikasi yang buruk, pihak kecamatan menyatakan selalu terbuka untuk perbaikan. “Kami telah berupaya merangkul semua elemen. Jika ada yang merasa kurang terakomodasi, kami terbuka untuk dialog konstruktif ke depan.”
Pemerintah Kecamatan Siabu juga berkomitmen memperkuat prinsip transparansi dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dan membuka ruang forum komunikasi yang lebih rutin dengan masyarakat.
Harapan Kedepan
Pihak kecamatan mengimbau masyarakat Siabu untuk tetap menjaga persatuan dan kondusivitas.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan resmi dari Bupati Mandailing Natal.
